Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa TimurPengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur
Keywords:
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja ModalAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, sementara Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.References
Ayem, Sri, dan Dessy Dyah Pratama 2018, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016, Akuntansi Dewantara, vol. 2, no. 2, pp. 169-182.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Retrivied February 16, 2020. from https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html#subjekViewTab3
Ghozali, Imam 2018, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Ifa, Khoirul 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Jurnal GLOBAL, vol. 02, no. 01, pp. 15-25.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Retrivied February 16, from www.djpk.depkeu.go.id
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Retrivied February 29, 2020 from http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/Laporan%20Kinerja%202017_Pr ovinsi%20Jawa%20%20Timur.pdf
Mardiasmo, 2018, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru, ANDI, Yogyakarta.
Palupi, Filma Ayu Dian, dan Sulardi 2018, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi
Perubahan Alokasi Belanja Modal, Jurnal Akuntansi, vol. 6, no. 1, pp. 40-51.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
Sari, Desak Gede Yudi Atika, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari 2017, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Dana Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali, Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi, vol. 9, no. 1, pp. 15-29.
Siregar, Baldric 2015, Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Sekolah Tinggi Umu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Cetakan Delapan, Alfabeta, Bandung.
Susanti, Susi, dan Heru Fahlevi 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka), vol. 1, no. 1, pp. 183-191.
Tandiontong, Mathius 2016, Kualitas Audit dan Pengukurannya, Alfabeta, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
